Hari ini, di dalam perjalanan menuju kota jogja, saya tiba-tiba terlintas suatu impian. Mengenai sebuah sistem terpadu kependudukan di Indonesia. Akhir-akhir ini kita disibukkan dengan hingar bingar pemilu. Dengan segala macam hal yang menyertainya. Diantaranya adalah DPT atau daftar pemilih tetap, yaitu warga negara yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Yang masih saja terus bermasalah.
Nah apa hubungannya dengan sistem terpadu kependudukan?
Saya berpikiran begini, andai saja setiap orang yang sudah punya KTP dan bayi yang lahir kemudian dicatatkan dalam sistem tersebut, maka dalam pemikiran sederhana saya, akan mengurangi bahkan menghilangkan kekacauan DPT seperti sekarang ini.
Logika saya begini, ketika bayi baru lahir, maka akan ketauan tanggal lahirnya, tercatat siapa orang tuanya, alamatnya, dan data pendukung lainnya. Dan masalah penerbitan KTP pun mungkin tidak akan masalah. Dengan sistem yang otomatis membuatkan KTP untuk orang tersebut dan kemudian mengirimkannya ke alamat yang tercatat dalam sistem. Maka akan mengurangi pungli. Dan kemudian ketika akan ada pemilu, maka tidak akan susah-susah membuat daftar DPT, membuat ini itu, dan lain-lain yang akan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Tinggal mengambil data dari sistem, selesai!!
Tentu saja, partisipasi dari masyarakat dan aparatur pemerintah sangat dibutuhkan. Misalnya ketika pindah alamat, ketika menikah, ketika meninggal, maka harus ada laporan ke sistem. Kalau misalnya kemudian akses ke sistem jadi masalah, maka saya pikir internet masuk desa harus segera diwujudkan, atau setidaknya sampai kecamatan. Data yang ada bisa bertahap dimasukkan.
Tapi mungkin dalam implementasinya akan sulit dilakukan. Ya ini hanya pemikiran sederhana dan sempit dari seorang warga negara indonesia…
memang sulit. penggunaan KTP disatu sisi bisa mengakomodir hak warga negara, di sisi lain KTP memberian peluang untuk terjadinya kecurangan
Klo sistem itu da, mk jminan dr si2 keamanan data hrs ada 🙂
@Eka: tentunya.. dan harus menyiapkan penjaga-penjaga…
TI tidak akan berguna tanpa ada itikad baik dari user (pengguna). Lebih baik siapkan SDM nya dulu biar sadar dan melek teknologi. Setelah itu, baru sistem tsb di bngun prlahan-lahan. But, the most of all, that’s good idea, dept..
@dzale: sebenarnya kan sudah banyak SDMnya. toh kalau GUI sistemnya mungkin uma sederhana. yang ruwet itu kan server dan jaringannya mungkin. hehehehe
tahu kenapa sistem ini di tolak oleh pemerintah biasanya?(walau sebenarnya yang menolak bukan pemerintah, tapi oknum yang menjalankannya). Dengan alasan yang sebenarnya, dengan penggunaan sistem ini, penggunakan SDM pasti berkurang, karena yang harusnya di kerjakan 3-10 orang, cukup dengan 1 orang + 1 komputer. pastinya di tolak.. hahahaha… pastinya mereka gak ingin kehilangan duit bukan? enginer2 seperti kita ini memang sangat di benci masyarakat2 yang berpkiran seperti itu….
@ganda: yang pasti juga karena kalau sistem ini diimplementasikan, tidak ada lagi pungli yang menjadi mata pencaharian mereka. haha. Tapi pembuatan sistem ini juga berpotensi memberikan kesempatan korupsi. Masih ingat masalah Tabulasi Pemilu kemarin? Hal yang sangat memalukan. haha…
@d3ptzz, saya malah gak tahu ada kecurangan dalam tabulasi pemilu.ceritanya gimana?
@ganda: ya bisa dilihat aja bro, dengan dana yang begitu besar tapi hasilnya sungguh mengecewakan. apalagi dilihat dari pemilihan teknologi ICR yang menurut saya malah hanya menjadi blunder.. hehe…:D
Maaf bro belum saya reply emailnya, saya baru pulang dari cuti 1 minggu. hehehe…
@ganda: hahaha.. ok ok…:-)